Permenkum 49/2025: Aturan Baru Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PT

Terbit Oleh admin 3 menit baca

Sejak 17 Desember 2025, tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan Terbatas tidak lagi mengacu pada Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Aturan itu dicabut dan diganti Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum 49/2025), yang ditetapkan pada 11 Desember 2025.

Pokok aturan PT tetap ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Yang berubah adalah prosedur administrasinya di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Bagi pemilik usaha, ada beberapa hal yang langsung terasa.

1. Berlaku untuk dua jenis PT

Permenkum 49/2025 mengatur PT persekutuan modal (PT biasa yang didirikan minimal dua orang dengan akta notaris) dan PT perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Prosedur perubahan PT perorangan menjadi PT persekutuan modal kini diatur lebih jelas, termasuk pembubaran PT perorangan yang pailit.

2. Dokumen pemilik manfaat jadi syarat permohonan

Data pemilik manfaat (beneficial owner) kini menjadi bagian dari dokumen pendukung saat mengajukan pendirian maupun perubahan PT. Artinya, sebelum akta diajukan, perusahaan perlu sudah tahu siapa orang perseorangan yang sebenarnya mengendalikan atau menikmati manfaat dari perseroan. Penjelasan lengkapnya ada di artikel kewajiban lapor pemilik manfaat.

3. Persetujuan laporan tahunan dibuat dengan akta notaris

Hal yang paling banyak dibahas: persetujuan RUPS atas laporan tahunan perseroan dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan kepada Menteri melalui SABH. Selama ini, pengesahan laporan tahunan cukup berupa keputusan internal. Perseroan yang tidak menyampaikannya dapat dikenai peringatan tertulis sampai penghentian akses layanan administrasi badan hukum. Akses dibuka kembali setelah kewajiban dipenuhi.

Dampak praktis: bila akses SABH diblokir, perseroan tidak bisa mengajukan perubahan apa pun, misalnya ganti direksi, tambah modal, atau jual beli saham, sampai kewajibannya beres. Jadwalkan RUPS tahunan lebih awal.

4. Batas waktu pemeriksaan lebih tegas

Permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data PT persekutuan modal diperiksa paling lama 14 hari kerja sejak diterima. Bila ada dokumen kurang, pemohon diberi kesempatan melengkapi dalam jangka waktu tertentu. Bila tidak dilengkapi, permohonan ditolak dan harus diajukan ulang.

5. Notaris sebagai pintu utama

Pengajuan dilakukan secara elektronik oleh notaris, disertai pernyataan elektronik bahwa dokumen sudah lengkap dan benar. Pengajuan nonelektronik hanya dimungkinkan bila ada gangguan internet yang diumumkan pemerintah daerah atau Menteri mengumumkan SABH tidak berfungsi.

Yang tidak berubah: jenis perubahan anggaran dasar

Penggolongan perubahan tetap mengikuti UU PT:

Perlu persetujuan Menteri Cukup pemberitahuan
Nama dan/atau tempat kedudukan Penambahan modal ditempatkan/disetor tanpa mengubah modal dasar
Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Perubahan pasal anggaran dasar lainnya
Jangka waktu berdirinya perseroan Susunan direksi dan dewan komisaris
Besarnya modal dasar Pemegang saham dan pengalihan saham
Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Alamat lengkap dalam kota/kabupaten yang sama
Status perseroan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya

Ingat juga batas waktunya: akta perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan harus diajukan dalam 30 hari sejak akta ditandatangani. Lewat dari itu, akta tidak dapat diajukan dan harus dibuat ulang.

Langkah yang perlu dilakukan sekarang

  • Periksa apakah data pemilik manfaat perusahaan sudah terisi dan masih benar.
  • Siapkan RUPS tahunan yang menyetujui laporan tahunan, lalu tuangkan dalam akta notaris.
  • Cek apakah susunan pengurus dan pemegang saham di AHU sama dengan kondisi sebenarnya. Perbedaan data sering baru ketahuan saat perusahaan butuh perubahan cepat.

Untuk perbandingan dengan aturan lama, lihat juga artikel kami tentang macam-macam perubahan dalam PT.

Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Rincian teknis di SABH dapat diperbarui Kementerian Hukum dari waktu ke waktu.

Ada pertanyaan terkait artikel ini?

Kirim pertanyaan Anda lewat email. Kami balas dengan langkah dan dokumen yang diperlukan.

Email legalmobs@gmail.com