Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata Menurut Permenkum 25/2025

Terbit Oleh admin 2 menit baca

Pendaftaran CV (persekutuan komanditer), firma, dan persekutuan perdata kini diatur Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025. Peraturan ini ditetapkan 24 Juni 2025 dan berlaku sejak 13 Oktober 2025, sekaligus mencabut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang dulu kami bahas di artikel aturan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Ketiga bentuk usaha ini tetap bukan badan hukum. Harta usaha tidak terpisah sepenuhnya dari harta pribadi sekutu aktif. Namun pendaftarannya kini lebih tertata dan semua layanan berjalan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Layanan yang diatur

  • pendirian, perubahan, dan pembubaran;
  • pemblokiran dan pembukaan blokir akses;
  • perbaikan data;
  • pencarian dan unduh data persekutuan.

Setiap layanan dikenai PNBP sesuai peraturan tarif Kementerian Hukum.

Syarat nama

Nama CV, firma, atau persekutuan perdata harus:

  • memakai huruf Latin;
  • belum dipakai secara sah oleh persekutuan sejenis di SABU;
  • tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan;
  • tidak sama atau mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah, atau lembaga internasional;
  • tidak hanya berupa angka atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pendirian: 60 hari kalender

Akta pendirian dibuat di hadapan notaris dan sekurang-kurangnya memuat identitas para pendiri, kegiatan dan kedudukan usaha, hak dan kewajiban pendiri dan pengurus, serta jangka waktu. Notaris lalu mengajukan pendaftaran secara elektronik paling lambat 60 hari kalender sejak akta ditandatangani. Bila terlewat, akta pendirian harus dibuat ulang.

Setelah pendaftaran diterima, Direktur Jenderal AHU menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) secara elektronik sebagai bukti pendaftaran.

Perubahan dan pembubaran: 30 hari kalender

Perubahan nama, kegiatan usaha, kedudukan atau alamat, sekutu, pengurus, jangka waktu, maupun pasal lain dibuat dengan akta notaris, lalu didaftarkan paling lambat 30 hari kalender sejak akta ditandatangani. Batas yang sama berlaku untuk pembubaran. Hasilnya berupa Surat Keterangan Perubahan atau Surat Keterangan Pembubaran.

Layanan Batas pengajuan Hasil
Pendirian 60 hari kalender sejak akta SKT
Perubahan 30 hari kalender sejak akta Surat Keterangan Perubahan
Pembubaran 30 hari kalender sejak akta Surat Keterangan Pembubaran
Perbaikan data Diperiksa paling lama 14 hari kerja Data diperbaiki di SABU

Blokir akses bila ada sengketa

Sekutu yang terdaftar, instansi terkait, aparat penegak hukum, atau kurator bila persekutuan pailit dapat meminta pemblokiran akses SABU, misalnya saat terjadi sengketa antarsekutu. Blokir dibuka kembali bila alasannya sudah berakhir, misalnya ada kesepakatan damai atau putusan pengadilan.

Bagaimana dengan CV lama?

CV yang dulu hanya terdaftar di pengadilan negeri dan tidak pernah dicatatkan ke SABU berada dalam posisi rawan. Layanan pencatatan untuk CV lama semacam ini telah ditutup Ditjen AHU sejak Agustus 2024, sehingga dalam praktik banyak yang harus mendirikan CV baru agar bisa mengurus NIB dan perizinan. Bila Anda memiliki CV lama, cek statusnya terlebih dahulu sebelum mengurus perubahan apa pun.

Masih menimbang antara CV dan PT? Baca perbandingan PT perorangan dan PT biasa serta memilih bentuk badan usaha.

Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu.

Ada pertanyaan terkait artikel ini?

Kirim pertanyaan Anda lewat email. Kami balas dengan langkah dan dokumen yang diperlukan.

Email legalmobs@gmail.com