Permenkum 24/2026: Aturan Baru Pendirian, Perubahan, dan Laporan Tahunan PT

Terbit Diperbarui Oleh admin 3 menit baca

Sejak 3 November 2026, layanan administrasi badan usaha di Ditjen AHU diatur satu peraturan: Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha (Permenkum 24/2026), yang ditetapkan pada 2 November 2026. Peraturan ini menyatukan aturan untuk PT, koperasi, BUM Desa, persekutuan perdata, firma, dan CV yang sebelumnya tersebar di banyak peraturan menteri.

Akibatnya, beberapa aturan yang baru setahun berlaku ikut dicabut, antara lain:

  • Permenkum 49/2025 tentang pendirian, perubahan, dan pembubaran PT;
  • Permenkum 21/2025 tentang pemblokiran akses PT pada SABH;
  • Permenkum 25/2025 tentang CV, firma, dan persekutuan perdata;
  • Permenkum 13/2025 tentang pengesahan koperasi;
  • beberapa aturan lama seperti Daftar Perseroan, biaya jasa hukum pendirian PT bagi UMKM, dan konfirmasi status wajib pajak.

Pokok aturan PT tetap ada di UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah UU Cipta Kerja. Yang berubah adalah prosedurnya di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Berikut yang perlu diketahui pemilik PT.

1. Pendirian: dokumen pemilik manfaat wajib sejak awal

Pendirian PT persekutuan modal diajukan notaris secara elektronik, dan surat keputusan pengesahan terbit bersamaan dengan diterimanya permohonan. Selain salinan akta dan bukti setor modal, kini wajib dilampirkan dokumen pemilik manfaat: surat kuasa direksi kepada notaris, pernyataan direksi tentang identitas pemilik manfaat, dan persetujuan pemilik manfaat. Penjelasannya ada di artikel kewajiban lapor pemilik manfaat.

2. Perubahan: batas 30 hari kalender

Penggolongan perubahan tetap sama:

Perlu persetujuan Menteri Cukup pemberitahuan
Nama dan/atau tempat kedudukan Perubahan anggaran dasar lainnya
Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Pemegang saham
Jangka waktu berdirinya perseroan Direksi dan dewan komisaris
Besarnya modal dasar Penggabungan atau pemisahan tanpa perubahan anggaran dasar
Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Pembubaran
Status tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya Alamat

Permohonan harus diajukan paling lambat 30 hari kalender sejak akta ditandatangani. Lewat dari itu, permohonan tidak dapat diajukan lagi dan aktanya harus dibuat ulang. Pemeriksaan paling lama 14 hari kerja. Bila dokumen kurang, notaris wajib melengkapinya dalam 7 hari. Bila tidak, permohonan ditolak tetapi dapat diajukan ulang.

Ada juga syarat baru: konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dilakukan secara elektronik sebelum perubahan diproses. Bila status pajak perseroan tidak valid, permohonan tidak akan diproses. Pastikan NPWP dan pelaporan SPT perusahaan beres sebelum menjadwalkan RUPS.

3. Laporan tahunan: wajib akta notaris dan dilaporkan ke SABH

  • Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
  • Persetujuan RUPS atas laporan tahunan dimuat dalam akta notaris.
  • Notaris menyampaikannya kepada Menteri melalui SABH paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani, dengan mengunggah akta dan laporan tahunannya.
  • Isi minimal laporan tahunan: laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, laporan pengawasan dewan komisaris, serta remunerasi direksi dan komisaris.

Jadwal sanksi untuk laporan tahunan 2025: menurut pengumuman Ditjen AHU, PT yang belum menyampaikan akta persetujuan laporan tahunan mendapat teguran tertulis lewat SABH pada 1–31 Desember 2026. Mulai 2 Januari 2027, akses SABH-nya diblokir. Selama diblokir, perseroan tidak bisa mengurus perubahan apa pun, termasuk ganti direksi atau jual beli saham. Blokir dibuka setelah akta persetujuan RUPS dan laporan tahunan disampaikan.

4. Blokir karena sengketa kini lebih ketat

Pihak berkepentingan, misalnya pemegang saham, ahli waris, instansi pemerintah, atau kurator, dapat meminta blokir total atau blokir perubahan pemegang saham. Pemohon umumnya wajib melampirkan putusan atau penetapan pengadilan dan bukti pelaporan pemilik manfaat, dan surat kuasanya harus berbentuk akta notaris. Blokir hanya dibuka bila sengketanya selesai, dibuktikan dengan akta perdamaian, putusan, atau penetapan pencabutan perkara.

5. Permohonan lama tetap memakai aturan lama

Permohonan pendirian, perubahan, atau pembubaran yang sudah diproses sebelum 3 November 2026 tetap diselesaikan dengan Permenkum 49/2025. PT yang sudah diblokir sebelumnya tetap diblokir.

Langkah yang perlu dilakukan sekarang

  • Cek apakah akta persetujuan laporan tahunan 2025 sudah disampaikan lewat SABH. Bila belum, jadwalkan RUPS dan pembuatan aktanya sebelum akhir Desember 2026.
  • Periksa status KSWP dan data pemilik manfaat perusahaan.
  • Pastikan susunan pengurus dan pemegang saham di AHU sama dengan kondisi sebenarnya.

Untuk perbandingan dengan aturan lama, lihat macam-macam perubahan dalam PT. Aturan untuk CV dan firma dibahas di pendaftaran CV, firma, dan persekutuan perdata.

Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Rincian teknis di SABH dan jadwal sanksi dapat diperbarui Ditjen AHU.

Ada pertanyaan terkait artikel ini?

Kirim pertanyaan Anda lewat email. Kami balas dengan langkah dan dokumen yang diperlukan.

Email legalmobs@gmail.com