Pendaftaran CV (persekutuan komanditer), firma, dan persekutuan perdata kini diatur Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha, yang berlaku sejak 3 November 2026. Peraturan ini mencabut Permenkum Nomor 25 Tahun 2025, yang sebelumnya menggantikan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang dulu kami bahas di artikel aturan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
Ketiga bentuk usaha ini tetap bukan badan hukum, sehingga harta usaha tidak terpisah sepenuhnya dari harta pribadi sekutu aktif. Seluruh layanannya diajukan notaris secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).
Pendirian: 60 hari kalender
Akta pendirian dibuat di hadapan notaris, lalu didaftarkan paling lambat 60 hari kalender sejak akta ditandatangani. Bila terlambat, permohonan tidak dapat diajukan dan akta harus dibuat ulang.
Sebelumnya, notaris memeriksa nama yang akan dipakai. Nama harus berhuruf Latin, belum dipakai persekutuan lain, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, serta tidak sama dengan nama lembaga negara atau lembaga internasional.
Notaris mengunggah akta dan surat pernyataan bermeterai, serta menyimpan minuta akta dan data pemilik manfaat persekutuan. Bukti pendaftarannya berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT), yang dicetak dan dicap oleh notaris.
Perubahan dan pembubaran
Perubahan nama, kegiatan usaha, kedudukan, sekutu, pengurus, jangka waktu, maupun pasal lain dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan paling lambat 30 hari kalender sejak akta ditandatangani. Bila lewat, permohonan tidak dapat diajukan.
Pembubaran dapat terjadi karena jangka waktu berakhir, tujuan tercapai, barang persekutuan musnah, kehendak para sekutu, atau alasan hukum lainnya.
| Layanan | Batas pengajuan | Hasil |
|---|---|---|
| Pendirian | 60 hari kalender sejak akta | SKT |
| Perubahan | 30 hari kalender sejak akta | Surat keterangan perubahan |
| Pembubaran | Didaftarkan melalui notaris | Surat keterangan pembubaran |
| Perbaikan data | Diperiksa paling lama 14 hari kerja | Data diperbaiki di SABU |
Blokir akses bila ada sengketa
Sekutu, aparat atau instansi berwenang, dan kurator dapat meminta pemblokiran akses SABU secara tertulis. Sekutu yang meminta blokir wajib melampirkan putusan atau penetapan pengadilan. Data persekutuan bersifat terbuka untuk umum.
Permohonan yang sedang berjalan
Permohonan yang diajukan sebelum 3 November 2026 tetap diselesaikan dengan Permenkum 25/2025, dan persekutuan yang sudah diblokir tetap diblokir.
Bagaimana dengan CV lama?
CV yang dulu hanya terdaftar di pengadilan negeri dan tidak pernah dicatatkan ke SABU berada dalam posisi rawan. Layanan pencatatan untuk CV lama semacam ini telah ditutup Ditjen AHU sejak Agustus 2024, sehingga dalam praktik banyak yang harus mendirikan CV baru agar bisa mengurus NIB dan perizinan. Bila Anda memiliki CV lama, cek statusnya terlebih dahulu sebelum mengurus perubahan apa pun.
Masih menimbang antara CV dan PT? Baca perbandingan PT perorangan dan PT biasa, aturan baru PT dalam Permenkum 24/2026, dan memilih bentuk badan usaha.
Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu.

